Bukan Sekedar Berita Berita Terbaru dan Berita Hari Ini
Kepala Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat Andi Arief menyebut Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra Fadli Zon sesat.
Hal ini merespons pernyataan Fadli yang menyebut Kota Medan semakin parah saat dipimpin Wali Kota Akhyar Nasution selama dua tahun belakangan.
“Dalam hal ini Fadli keblinger,” kata Andi lewat akun Twitter-nya, @AndiArief_, Selasa (27/10).
Pada Pilkada Medan 2020, Akhyar mencalonkan diri kembali sebagai wali kota Medan bersama Salman Alfarisi. Pasangan ini diusung oleh Partai Demokrat dan PKS.
Mereka akan melawan menantu Jokowi, Bobby Nasution yang berpasangan dengan Aulia Rachman. Pasangan nomor urut 02 itu diusung delapan partai politik yaitu PDIP, Gerindra, Golkar, NasDem, PPP, PAN, Hanura, dan PSI.
Fadli pun telah menyatakan dukungan kepada pasangan nomor urut 02 Bobby Nasution-Aulia Rachman di Pilkada Medan 2020.
Andi membalas tudingan Fadli dengan menyebut bahwa Medan akan semakin enggak keruan jika dipimpin oleh wali kota yang dipaksakan oleh Presiden Joko Widodo.
Menurut Andi, sosok yang menjadi pesaing paslon usungan partainya itu tidak memiliki pengalaman dalam pemerintahan.
“Jika benar tuduhan Fadli Zon Kota Medan makin parah di bawah wali kota yang memimpin 2 tahun Pak Akhyar, maka dipastikan Kota Medan akan semakin enggak keruan jika dipimpin oleh wali kota paksaan Istana yang tidak berpengalaman dan tidak mengerti birokrasi,” ucap Andi.
Sebelumnya, Fadli menilai jika pemimpin Medan mau bekerja untuk rakyatnya, maka permasalahan di kota itu dapat diselesaikan. Akan tetapi, kata Fadli, Akhyar Nasution yang menjabat sebagai Plt Wali Kota Medan tidak bisa membawa kota tersebut menjadi lebih baik.
“Pak Akhyar sudah diberi kesempatan, namun keadaan Medan malah semakin parah. Oleh sebab itu warga Medan harus mendukung Bobby-Aulia agar Medan berubah dan berkah,” kata Fadli di Begawan Coffe Medan, Senin (26/10).
Dia mengatakan banyak masalah kronis di Kota Medan yang sampai sekarang tidak mampu diselesaikan oleh pemimpin sebelumnya, mulai dari persoalan banjir hingga angka kriminalitas yang tinggi.
